Jurnal ini memaparkan tentang potret korupsi yang ada di negara berkembang khususnya Indonesia, dimana korupsi menjadi kontibutor tebesar dalam perlambatan pertumbuhan ekonomi. Korupsi berperan seperti pajak dimana penambah biaya dalam penyediaan pelayanan publik dan pelaksanaan bisnis. Kesulitan lain yang melekat adalah mengukur secara langsung kegiatan korupsi yang berarti bahwa ada relatif sedikit bukti, dan karena itu relatif sedikit konsensus (pernyataan), tentang cara terbaik untuk mengurangi korupsi ditambah lagi, dalam prakteknya individu yang sangat bertugas mengawasi dan menegakkan hukuman mereka sendiri mungkin corruptible.
Jurnal yang ditulis Benjamin A Olken dilakukan melalui Proyek Pembangunan Kecamatan (PPK) yang didanai melalui pinjaman dari Bank Dunia. Data dalam penelitian ini yaitu 608 desa di dua provinsi yang paling padat penduduknya di Indonesia, Jawa Timur dan Jawa Tengah, dan dimulai bulan September 2003 sampai Agustus 2004. Dengan tujuan ini ingin mengetahui strategi yang paling efektif dalam mengurangi korupsi melalui alternatif strategi top down atau strategi bottom up.
Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa...
Pertama bahwa mengundang lebih banyak warga desa untuk pertemuan pengawasan mengurangi hilangnya pengeluaran tenaga kerja, dengan tidak berdampak pada bahan dan, sebagai akibatnya, sedikit dampak pada keseluruhan. Karena sekelompok kecil buruh berdiri untuk memperkuat pengurangi korupsi dalam buruh, sedangkan seluruh desa berdiri untukmemperkuat pengurangan korupsi dalam bahan, hal ini menunjukkan bahwa pengawasan akar rumput dapat efektif dalam situasi di mana ada relatif sedikit free-reading (seseorang yang berharap bahwa ia dapat menikmati manfaat dari barang publik kolektif tanpa membayarnya). Misalnya, program yang menyediakan barang pribadi, seperti subsidi pangan, pendidikan, atau perawatan medis, di mana warga negara memiliki kepentingan pribadi dalam memastikan bahwa barang diserahkan dan pencurian diminimalkan, mungkin menjadi objek yang tepat untuk pengawasan akar rumput. Untuk barang publik di mana pengawasan dana insentif sangat lemah, seperti proyek-proyek infrastruktur yang dipelajari di sini, hasil menunjukkan bahwa menggunakan auditor profesional mungkin jauh lebih efektif.
Kedua, hasil
penelitian menunjukkan bahwa mengeluarkan bentuk komentar anonim untuk mengurangi
pengeluaran penduduk desa yang hilang hanya jika komentar yang terbentuk disebarkan
melalui sekolah-sekolah di desa, benar-benar melewati pejabat desa yang mungkin
telah terlibat dalam proyek ini. Hal ini menunjukkan bahwa harus ada perhatian
dalam merancang program pengawasan akar rumput untuk memastikan bahwa mereka
tidak ditangkap oleh elit lokal.
Hasil dalam
jurnal ini merupakan hasil dari intervensi jangka pendek. Jika auditor
mudah disuap, dari waktu ke waktu desa dapat mengembangkan pengulangan hubungan
dengan auditor yang dapat membuat menyuap auditor lebih mudah daripada dalam
satu kasus tertangkap yang diperiksa di sini. Saran, misal
rotasi auditor sering atau probabilitas audit gabungan rendah dengan
hukuman optimal yang mungkin tinggi.
Sehingga kesimpulan dari penelitian ini yaitu untuk mengurangi korupsi pada proyek
pembuatan infrastruktur jalan lebih efektif menggunakan strategi
pendekatan top down melalui auditor pemerintah.